Naili Trisal Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Palopo, Punya Harta Kekayaan Rp 981 Miliar

Naili Trisal Resmi Dilantik Jadi Wali Kota Palopo

AMANAH INDONESIA, PALOPO – Naili Trisal resmi dilantik sebagai Wali Kota Palopo bersama wakilnya Akhmad Syarifuddin alias Ome. 

Dalam pelantikan tersebut, Naili menjadi sorotan, tidak hanya karena jabatan barunya, tetapi juga karena harta kekayaannya yang mencapai Rp 981 miliar. 

Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kepala daerah terkaya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Berdasarkan laporan LHKPN yang diakses pada situs elhkpn.kpk.go.id, Naili melaporkan harta kekayaan pada 21 Maret 2025, yang terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, dan kas. Berikut rincian harta kekayaan Naili:

Tanah dan Bangunan

Naili memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi, baik di Luwu Raya maupun Jakarta. Total nilai tanah dan bangunan Naili tercatat mencapai Rp 144 miliar. Sebagai contoh, Naili memiliki tanah seluas 22.212 m² di Kabupaten Luwu, yang nilainya mencapai Rp 1,1 miliar, serta berbagai properti lainnya di Palopo dan Jakarta dengan total nilai yang signifikan.

Alat Transportasi dan Mesin

Selain properti, Naili juga memiliki kapal laut/perahu dan mobil mewah. Beberapa aset kendaraan yang dimiliki Naili di antaranya adalah BMW Seri 5 (Rp 1,1 miliar) dan Toyota Alphard (Rp 890 juta). Total nilai alat transportasi dan mesin Naili mencapai Rp 38,3 miliar.

Surat Berharga dan Kas

Harta terbesar Naili terdapat pada surat berharga senilai Rp 773,6 miliar. Selain itu, Naili juga tercatat memiliki kas dan setara kas yang mencapai Rp 25 miliar.

Tanpa Utang

Menariknya, dalam laporan kekayaannya, Naili tercatat tidak memiliki utang, yang menunjukkan kondisi keuangan yang sangat solid.

Naili diharapkan dapat membawa perubahan signifikan untuk Palopo, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepemimpinan Naili kini berada di bawah sorotan, mengingat harta kekayaannya yang luar biasa, sementara masyarakat berharap agar kekayaan tersebut bisa digunakan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. (*)