 |
| 27 Lapak PKL di Tiga Kelurahan Direlokasi, Bertahun-tahun Gunakan Fasum dan Drainase |
SULSEL AMANAH INDONESIA, MAKASSAR -- Pemerintah Kecamatan Tallo melakukan penertiban besar-besaran terhadap lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini menempati fasilitas umum.
Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan saluran drainase sekaligus menjaga estetika kota.
Sebanyak 27 lapak yang telah berdiri hingga tujuh tahun akhirnya ditindak oleh tim gabungan.
“Sebanyak 27 lapak PKL kami tertibkan yang tersebar di tiga wilayah kelurahan, sebagai bagian dari upaya penataan dan pengembalian fungsi fasilitas umum,” jelas Camat Tallo, Andi Husni.
Tiga Kelurahan Jadi Target Utama Penertiban
Penertiban difokuskan di sepanjang Jalan Sunu yang meliputi tiga wilayah:
Kelurahan Kalukuang: 7 lapak (termasuk warkop di atas drainase)
Kelurahan Lembo: 5 lapak di trotoar
Kelurahan Suangga: 15 lapak usaha, sebagian semi permanen
Banyak lapak diketahui berdiri di atas trotoar dan menutup saluran air, sehingga mengganggu fungsi fasilitas umum.
Pendekatan Humanis, Pedagang Bongkar Sendiri
Sebelum penertiban dilakukan, pihak kecamatan telah melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada para pedagang.
Hasilnya, sejumlah PKL memilih membongkar lapaknya secara mandiri tanpa tindakan represif.
“Berkat pendekatan yang mengedepankan dialog dan komunikasi tersebut, seluruh rangkaian kegiatan penertiban berjalan aman, tertib, dan kondusif,” tuturnya.
Warkop Viral Ikut Dibongkar
Penertiban juga menyasar Warkop Momoyo di Jalan Datuk Patimang yang sebelumnya sempat viral dan menjadi perhatian publik.
“Kemarin berlanjut penertiban Warkop Momoyo yang kemarin sempat viral. Kami melakukan penertiban sekaligus pembersihan di lokasi tersebut,” jelasnya.
Target Selanjutnya: Lapak Kayu di Kaluku Bodoa
Penertiban tidak berhenti di satu titik. Pemerintah kecamatan telah menyiapkan langkah lanjutan di wilayah lain.
Salah satu target berikutnya adalah Kelurahan Kaluku Bodoa, dengan sekitar lima lapak penjual kayu yang dinilai melanggar aturan tata ruang.
Tak Tebang Pilih, Semua Lapak Akan Ditindak
Camat Tallo menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.
“Kami tidak mau dianggap tebang pilih, semua lapak yang melanggar di Kecamatan Tallo akan kami tertibkan, tetapi dilakukan secara bertahap,” tegasnya.
Rencana Relokasi ke Pusat Kuliner
Sebagai solusi, pemerintah tengah menyiapkan opsi relokasi bagi pedagang terdampak.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pengembangan pusat kuliner di wilayah Lakkang, tepatnya di belakang Monumen Korban 40.000 Jiwa.
“Kami sementara merencanakan pusat kuliner di belakang Monumen Korban 40.000 Jiwa. Nantinya sebagian pedagang akan direlokasi ke sana, tapi kami masih menunggu petunjuk pimpinan terkait perizinan,” bebernya.
Tangki di Trotoar Ikut Ditertibkan
Selain lapak PKL, aparat juga menindak keberadaan tangki usaha yang ditempatkan sembarangan di trotoar, khususnya di Jalan Teuku Umar.
Tangki tersebut dinilai:
Mengganggu estetika kota
Menutup drainase
Menghambat hak pejalan kaki
“Kondisi ini mendorong kami di kecamatan Tallo, sudah mengambil langkah tegas, mulai dari memberikan teguran hingga melakukan aksi membersihkan langsung tangki di lokasi,” tegas Husni.
Pesan Tegas: Fasilitas Umum Bukan untuk Kepentingan Pribadi
Pemerintah menegaskan bahwa ruang publik harus digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami menegaskan bahwa ruang publik bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan harus dijaga bersama demi kepentingan umum,” tukasnya.
Penertiban Berlanjut, Pengawasan Diperketat
Ke depan, penertiban akan terus dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Kecamatan Tallo.
Pihak kelurahan juga diminta untuk mengawasi lokasi yang sudah ditertibkan agar tidak kembali digunakan secara ilegal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
