 | ||
| Pandji Sambangi MUI, Untuk Apa? | Komika Pandji Pragiwaksono. (IG/@pandji.pragiwaksono) |
SULSEL AMANAH INDONESIA, TANA TORAJA -- Satu potongan video bisa hidup lebih lama dari niat awal pembuatnya.
Di ruang digital, konten tidak mengenal konteks waktu, apalagi batas budaya. Inilah yang dirasakan Pandji Pragiwaksono ketika materi stand-up comedy lama kembali beredar luas dan memicu kegelisahan di tengah masyarakat Toraja.
Respons atas situasi itu tidak berhenti di layar ponsel. Pada Selasa (10/2/2026), Pandji melangkah masuk ke ruang yang sama sekali berbeda: Tongkonan Layuk Kaero, Tana Toraja. Bukan untuk tampil, tetapi untuk mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan adat yang merasa dilukai.
Dari Panggung Digital ke Ruang Adat
Berbeda dengan logika media sosial yang serba cepat dan reaktif, proses yang dijalani Pandji justru berjalan perlahan dan dialogis. Ia mengikuti mekanisme peradilan adat Ma’ Buak Burun Mangkaloi Oto’, sebuah proses hukum tradisional yang menempatkan percakapan sebagai inti penyelesaian.
Di hadapan 32 perwakilan adat Toraja, Pandji menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia tidak berdebat soal niat, tidak menyalahkan potongan video, dan tidak berlindung di balik kebebasan berekspresi.
Kesalahan Cara Pandang di Era Viral
Dalam pengakuannya, Pandji menyebut persoalan utama bukan sekadar kata-kata, melainkan sudut pandang. Materi yang dulu ia bawakan lahir dari literasi dan narasumber yang tidak cukup merepresentasikan suara masyarakat Toraja sendiri.
Ia menyadari telah menggunakan “kacamata luar” untuk membaca budaya yang memiliki nilai, sejarah, dan spiritualitas mendalam. Di ruang digital, cara pandang seperti ini kerap luput disadari—hingga akhirnya bertabrakan dengan realitas sosial yang sesungguhnya.
Ketika Algoritma Tidak Mengenal Sensitivitas
Kasus ini memperlihatkan satu hal penting: algoritma media sosial tidak mengenal batas adat. Konten yang dianggap lucu di satu ruang bisa menjadi luka di ruang lain. Dan ketika video lama kembali viral, dampaknya tidak lagi bisa dikendalikan oleh konteks awal.
Bagi masyarakat adat Toraja, persoalan ini bukan soal popularitas atau cancel culture, melainkan tentang martabat. Itulah sebabnya penyelesaian tidak ditempuh dengan kemarahan terbuka, tetapi melalui mekanisme adat yang menuntut kehadiran fisik dan tanggung jawab langsung.
Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Digital
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Toraya menegaskan bahwa proses ini bukan bentuk penghukuman. Peradilan adat dijalankan untuk memulihkan relasi dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat narasi yang beredar di ruang publik digital.
Pandji sendiri menyatakan kesediaannya menjalani dua jalur penyelesaian: hukum negara dan hukum adat. Sikap ini menandai pergeseran penting—bahwa konflik yang lahir di dunia digital tidak selalu harus diselesaikan dengan logika digital pula.
Batas Baru bagi Figur Publik
Ketua PMTI Makassar, Amson Padolo, menilai kehadiran Pandji sebagai itikad baik yang patut dihormati. Menurutnya, adat Toraja tidak bertujuan menghakimi, melainkan membuka jalan pemulihan.
Pernyataan ini menjadi refleksi lebih luas bagi figur publik di era digital. Ketika panggung semakin besar, konsekuensi juga ikut membesar. Humor, kritik, dan ekspresi bebas tetap memiliki batas, terutama ketika bersinggungan dengan identitas dan kepercayaan komunitas lain.
Pelajaran dari Tongkonan
Peristiwa di Tongkonan Layuk Kaero menunjukkan bahwa konflik antara budaya dan ruang digital tidak selalu berakhir dengan saling serang. Ada jalan lain yang lebih sunyi, tetapi bermakna: duduk bersama, mengakui kesalahan, dan belajar melihat dari sudut pandang yang selama ini terabaikan.
Di tengah dunia yang serba viral, peradilan adat Toraja mengingatkan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan klarifikasi online. Sebagian membutuhkan kehadiran, kerendahan hati, dan keberanian untuk keluar dari layar.
