 |
| ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang bersifat sementara. |
SULSEL AMANAH INDONESIA, MAKASSAR -- Ribuan tenaga PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi ketidakpastian. Wacana tidak diperpanjangnya kontrak atau bahkan “dirumahkan” mulai mengemuka seiring tekanan fiskal daerah dan kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, mengakui opsi tersebut tengah dibahas serius. Jumlah PPPK di lingkup Pemprov diperkirakan mencapai sekitar 1.500 orang—angka yang cukup signifikan jika kebijakan ini benar-benar diterapkan.
Tekanan Fiskal Jadi Pemicu Utama
Kebijakan ini berkaitan erat dengan aturan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Pemerintah daerah dituntut menyesuaikan struktur anggaran agar lebih sehat, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi belanja pembangunan.
Dalam konteks ini, efisiensi pegawai menjadi salah satu opsi paling cepat terasa dampaknya terhadap anggaran. Logikanya sederhana: kurangi beban rutin, dorong investasi infrastruktur.
Tapi tentu saja, dampaknya tidak sesederhana rumus Excel.
Dilema: Efisiensi vs Dampak Sosial
Langkah merumahkan PPPK berpotensi memicu efek domino—mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga penurunan daya beli masyarakat.
Namun, menurut Jufri, setiap kebijakan telah melalui pertimbangan matang. Pemerintah disebut memilih opsi dengan manfaat terbesar dan risiko paling kecil di tengah keterbatasan fiskal.
Bahasa halusnya: semua pilihan pahit, tinggal pilih yang “paling tidak pahit”.
Masih Tahap Kajian
Hingga kini, rencana tersebut belum final. Pemerintah daerah masih melakukan simulasi dan perhitungan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman disebut akan mengambil keputusan secara hati-hati, mengingat dampaknya tidak hanya administratif, tetapi juga sosial dan politik.
Opsi untuk PPPK
Sebagai jalan keluar, PPPK yang memenuhi syarat didorong mengikuti seleksi CPNS agar memiliki peluang menjadi pegawai tetap.
Namun, ini pun bukan solusi instan—karena seleksi CPNS sendiri semakin kompetitif.
